Bandung – Pemerintah Jawa Barat (Jabar) memulai tobat ekologi sebagai salah satu cara menghijaukan kembali kawasan yang beralih fungsi akibat PTTOGEL pembangunan, salah satunya di Kawasan Puncak Bogor.
Sebanyak 50 ribu bibit pohon ditanam untuk menghijaukan kawasan Puncak, Bogor, seluas 200-300 hektare telah dilakukan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada akhir pekan lalu (Sabtu, 22/3/2025).
Menurut Dedi, penanaman pohon sudah menjadi cikal bakal warga Jawa Barat sejak dulu. Dedi menyebut tujuan menanam pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung untuk menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan di wilayah pegunungan yang sudah banyak mengalami alih fungsi.
“Bahwa menanam pohon adalah kewajiban asasi bagi warga bumi, termasuk warga Jawa Barat karena warga Jabar itu penganut ajaran ideologi pohon. Pohon adalah sumber kehidupan. Kata orang Sunda, gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Intinya adalah seluruh areal ekosistem harus dijaga,” ucap Dedi dalan siaran medianya ditulis Senin (24/3/2025).
Dedi mengungkapkan gerakan penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk tobat ekologi dalam merawat sebuah ekosistem lingkungan agar tetap asri.
“Sebetulnya kita mengingatkan untuk bertobat ekologi, artinya tobat hari ini kita sadarkan untuk kembali lagi berani melakukan tindakan-tindakan yang besar (menanam pohon untuk) membuka pori-pori tanah dari berbagai bangunan beton. Ini bagian dari rangkaian kebijakan yang terus dilakukan,” kata Dedi.
Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, pelaksanaan penanaman pohon di kawasan Puncak, Bogor, diharapkan tak hanya dilakukan ketika terjadi peristiwa bencana alam semata.
Namun, seluruh pihak harus konsisten dalam melakukan penanaman pohon sebagai upaya menghijaukan kembali kawasan Puncak.
“Insya Allah, kita akan hijaukan terus, semua diharapkan konsistensi terjaga sehingga tidak hanya panas tahi ayam, ramai (menanam pohon) ketika ada bencana (saja). Nanti harus konsistensi bareng-bareng kita hijaukan kembali (Kawasan Puncak Bogor),” tandas Raja Juli Antoni.
Pembongkaran Bangunan
Sebelumnya, guna menghijaukan kembali kawasan yang dialihfungsikan, Pemerintah Jabar telah membongkar bangunan yang menyalahi aturan, salah satunya wahana wisata Hybisc Fantasy.
Menurut Kepala Satpol PP Provinsi Jabar Ade Afriandi menyatakan proses pembongkaran wahana wisata Hybisc Fantasy di Puncak, Bogor terus berlanjut.
Hingga Senin (17/3/2025) sudah dua wahana yang rampung dibongkar dan 11 wahana lainnya masih berproses.
Wahana yang sudah 100 persen selesai dibongkar adalah Mini Corasel dan Airplane. Wahana lainnya yang hampir selesai dibongkar antara lain Octopus, Ontang-Anting, Rainbow Slide, dan bangunan musala yang sudah diatas 90 persen.
Sedangkan wahana yang pembongkarannya masih dibawah 50 persen antara lain Corasel Kuda, Palu Pendulum, Fliying Tower, Bianglala, Kora-kora, Mega Disco, dan Turbo Drop.
“Realisasi pembongkaran bangunan dari tanggal 5 sampai 17 Maret, total bangunan atau wahana permainan yang sudah dibongkar sebanyak 49 unit dari 50 unit atau 98 persen. Sisa wahana masih dalam proses pembongkaran sebanyak 10 unit dan bangunan gedung utama Hybisc karena masih terdapat aset perusahaan yang disimpan di dalam bangunan tersebut,” ujar Ade Afriandi, Selasa (18/3).
Ade mengatakan, upaya pembongkaran berjalan lancar meski ada upaya dari pihak Hybisc yang meminta penundaan serta pihak pengelola kebun teh Gunung Mas yang menganggap lahannya rusak akibat mobilisasi alat berat sehingga meminta ganti rugi.
Sementara itu material bongkaran yang dibuang ke area disposal baru pada hari Senin (17/3) sebanyak 28 kali karena terjeda oleh penyiapan lokasi baru disposal.
Untuk mengurangi potensi kecelakaan akibat ceceran tanah ke jalan raya, disikapi dengan terus berupaya membersihkan jalan dengan alat sekop dan penyemprotan air oleh Damkar Kabupaten Bogor.
“Pembongkaran bianglala oleh pihak perusahaan mulai dilakukan dengan menggunakan crane besar sehingga progres pembongkaran diharapkan bisa lebih cepat,” ujar Ade.
Rehabilitasi Sempadan Sungai
Sementara hasil rakor penanganan banjir di wilayah Jabar bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (17/3/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan penanganan banjir di wilayah Jabar akan berfokus pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan.
Dedi menilai secara prinsip penanganan banjir di wilayah Jabar saat ini akan disiapkan penanganan jangka menengah dengan fokus utamanya yaitu rehabilitasi bencana agar di kemudian hari tidak terulang kembali.
“Tetapi hari ini adalah kita bicaranya sudah pada teknis tidak lagi penanganan tanggap darurat menyiapkan bahan sembako atau kemudian menyiapkan alas tidur, alas selimut tapi kita fokus pada rehabilitasi bencana,” ungkap Dedi.
Kementerian PU, Pemda Provinsi dan pemda kabupaten/kota akan bahu membahu menghadirkan sebuah tanggul di sepanjang sempadan sungai.
Dalam rakor tersebut dibahas pula mengenai penetapan lokasi dan pembiayaan yang akan dikolektifkan secara kolaborasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Pertama penetepan lokasi (lahan pembangunan tanggul) tentunya kami harus siapkan dengan cepat, yang keduanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini nanti terintegrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat pembiayaan oleh pemprov Jabar, pembiayaan oleh pemkab/pemkot secara bersama-sama. Karena angkanya relatif sangat besar berdasarkan hitungan kami,” tuturnya.
Maka dari itu, Dedi berharap kolaborasi yang telah disepakati pada hari ini diharapkan menghasilkan penanganan banjir jangka menengah dan tentunya penanganan ketahanan pangan.
“Mudah-mudahan seluruh kerangka kerja terpadu di kabinet Merah Putih ini adalah kerangka kerja untuk dua hal stimulusnya yang pertama adalah penanganan banjir tetapi di balik penanganan banjir ada stimulus yang kedua yaitu penanganan ketahanan pangan, karena efek dari sungai ujungnya adalah areal pertanian, efek areal pertanian ujungnya adalah produktivitas beras,” pungkas Dedi.
Tanggapan Menteri ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut penanggulangan banjir di kawasan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, juga daerah lainnya akan diantisipasi dalam jangka menengah dengan menertibkan sempadan sungai yang didalamnya ada revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul dan bendungan.
“Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan dalam konteks penanggulangan banjir. Semua ini dalam rangka sinkronisasi, ini membutuhkan pengadaan tanah karena pembangunan itu titik krusialnya ada lahan yang utama, sebelum ada pengadaan lahan dilakukan dulu penetapan lokasi (penlok), penlok itu yang menetapkan adalah kepala daerah,” ucap Nusron.
Nusron mengatakan, kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan. Sehingga ditargetkan Juni 2025 sudah mulai proses pembangunan, baik itu normalisasi sungai berupa tanggup dan sempadan sungai.
“Hasil dari rapat hari ini kepala daerah komitmen dan kalau bisa penetapan penloknya itu harus selesai di pertengahan April, pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei, bulan Juni sudah mulai proses pembangunan baik itu normalisasi sungai tanggul dan sempadan sungai maupun situ maupun irigasi dan bendungan,” ujarnya.
Sumber : Hugouelman.com